Gap Pendanaan di Negara Berkembang Sangat Dalam

Bisnis.com, BALI – Group CEO Standard Chartered Bank Bill Winters menyebutkan ada kekayaan yang begitu dalam terkait dengan negara berkembang. Kondisi ini pun dikhawatirkan dapat menghambat proses transisi berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya dalam sesi B20-G20 meja bundar bertema Keuangan Berkelanjutan untuk Transisi Iklim yang digelar di Nusa Dua, Bali, baru-baru ini.

RUU menyampaikan laporan Tepat waktu yang dirilis Standard Chartered menunjukkan dukungan dana di pasar negara berkembang mencapai US$95 triliun. Kesenjangan ini dinilai menjadi kendala dalam proses menuju target nol emisi. Menurutnya, negara maju lebih disarankan untuk membantu negara berkembang dalam hal pembiayaan yang dibutuhkan.

“Di sinilah perlunya sebuah kemitraan pembiayaan antara sektor publik dan swasta,” ungkap Bill.

Oleh karena itu, kata Bill, kemitraan dan swasta dalam skala besar perlu publik untuk memobilisasi keuangan dan mengalirkan dana guna membiayai proyek-proyek berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Dia menilai negara berkembang yang membiayai sendiri proses transisi akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Tanpa adanya dukungan, kemiskinan masyarakat di pasar negara berkembang bisa meningkat sebesar US$2 triliun setiap tahunnya.

Meski demikian, Bill menilai ada peluang investasi sebesar US$83 triliun untuk negara berkembang. Hal ini bisa dicapai melalui penetrasi peran keuangan campuran atau keuangan campuran dalam meningkatkan investasi.

Keuangan campuran adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur.

“Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah investasi sektor publik, tetapi juga mendapatkan efek katalitik yang jauh lebih tinggi melalui pembiayaan sektor swasta,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di berita Google

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :


Konten Premium